Artis Anggota DPR RI Mendesak
Aparat Hukum Bersikap Tegas

Pemerintah dan Aparat Hukum tidak dapat terus menerus menutup mata terhadap Pembajakan VCD dan DVD lagu dan film. Karena akibat pembiaran tersebut, nasib para pekerja seni makin hari makin terancam. Untuk itu, artis pekerja seni yang ada di DPR RI pun mendesak pemerintah untuk memberantas secara tuntas dan total para pembajak, parasit pekerja seni Indonesia .

Anggota DPR RI Komisi X (Seni Budaya dan Olah raga) Fraksi Gerindra, Jamal Midrad kepada Arta News menyatakan prihatin terhadap aksi pembajakan yang kian tahun makin meningkat jumlahnya. Untuk itu, ia setuju agar dilakukan gerakan pemberantasan pembajakan VCD/DVD film dan lagu bajakan secara sinergis, tuntas dan total tanpa tedeng aling.
“Kalau diberantas harus secara total jangan hanya di kelas teri saja. Karena pembajakan itu datangnya dari mereka yang memiliki jaringan dan modal yag kuat. Sehingga, dengan kekuatan itu mereka berani mencuri karya seni anak bangsa demi keuntungan pribadi mereka (mafia bajakan),” jelas Jamal.
Menurut Jamal, terkait pembajakan pemerintah harus secara tegas dan konsekuen menjalankan hukum dan sanksi yang telah ada. Utamanya, pada tatanan pelaksanaannya. Karena bila hal itu sudah sesuai, maka dengan demikian fungsi pemerintah sebagai pelindung yang memberikan rasa aman dan nyaman untuk para pekerja seni itu berjalan dengan semestinya. “Kalau tidak diberikan sanksi terhadap mafia bajakan, ini sama saja pemerintah tidak sayang dengan nasib para pekerja seni itu,” tukasnya.
Jamal juga secara tegas menyatakan sangat setuju apabila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pucuk pimpinan tertinggi RI memberikan mandat atau instruksi kepada Kepala Kepolisian RI (Kapolri) agar jajaran aparat penegak hukum ini melakukan tindakan tegas terhadap pembajak dari kepalanya hingga ekornya dan tidak. Karena presiden sebagai pimpinan negara juga harus memperhatikan hal-hal yang menyangkut nasib pekerja seni. Tidak semata selalu urusan yang hanya mengancam kedudukannya atau partainya. Sebab pembajakan ini kompleksitas permasalahannya sudah sepantasnya, presiden bersikap. Sehingga rasa keadilan itu dirasakan bahwa sang pemimpin negara ini, turut angkat bicara terhadap persoalan yang mengganggu nasib rakyatnya. Apalagi ketika persoalan ini juga melibatkan adanya oknum aparat dan mafia pemilik modal besar yang sanggup mengintervensi institusi negara itu.
“Kalau presiden menginstruksikan pemberantasan tuntas kepada kapolri, maka itu sangat mulia. Karena Presiden dengan jiwa seninya juga memperhatikan nasib para pekerja seni. Dengan demikian keadilan yang abadi dapat dirasakan bagi para seniman,” kata suami Lidya Kandau itu.
Ia juga berjanji untuk ikut mendorong agar pemerintahan SBY dapat berlaku dan memberikan sikap yang tegas dalam hal memberantas aksi mafia bajakan yang merugikan bangsa hingga Rp2,1 Triliun/tahun itu. Karena hanya dengan sikap tegas itulah, maka nasib seniman dan para pekerja seni lainnya dapat terlindungi dalam berkarya menciptakan hasilnya yang berkualitas di tanah pertiwi tercinta ini.
Anggota DPR Komisi X dari Fraksi Demokrat, Theresia Pardede menegaskan Indonesia masih mengalami persoalan yang pelik terkait pembajakan musik dan film. Dari data yang dimilikinya, pada tahun 2008 industri musik tercatat rugi 11 triliun dan 1 triliun kerugian negara yang harus ditanggung akibat praktik pembajakan.
Sementara itu Anggota DPR RI dari Komisi VI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka berpendapat, pembajakan ini sudah menjadi masalah dan penyakit yang menahun. Hal itu disebabkan tidak pernahnya pemerintah, khususnya kepolisian dan kejaksaan kurang tuntas dan tegas menindak para pelaku bajakan itu. Biasanya dalam penangannya hanya kepada para pelaku kecil di grass root tidak sampai menyentuh mafia bajakan itu sendiri. Padahal menurut perempuan pemeran “Oneng” dalam sinetron “Bajai Bajuri” ini, kepolisian dan kejaksaan sebenarnya mudah untuk menyusuri, mengidentifikasi dan menangkap para pembajak kakap tersebut. Karena pelaku bajakan tidak serumit kasus teroris.
“Kejaksaan dan kepolisian saya pikir tahu siapa-siapa pelaku pembajakan itu. Karena ini tidak serumit masalah teroris, Karena dari pengecer hingga produsen dapat dengan mudah disusuri. Jadi persoalan pembajakan itu, utamanya akibat ketidakseriusan aparat penegak hukum,” jelas Rieke.
Dari DPR RI Fraksi Demokrat Komisi VIII, Inggrid Kansil Palupi juga membenarkan bahwa tindakan aparat hukum masih kurang tegas dalam menindak pelaku VCD/DVD bajakan. Sehingga pada praktik di lapangan VCD/DVD bajakan yang berbau pornografi juga turut mewarnai perdistribusian barang bajakan itu ke masyarakat. Naifnya, pelanggannya justru banyak anak di bawah umur dewasa.
Menurutnya, begitu mudahnya anak-anak mengakses VCD dan DVD porno bajakan, sangat memprihatinkan. “Untuk itu saya bersama Komisi VIII, Agama Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, ingin pemerintah bersama kepolisian untuk menindak tegas penyelewengan itu. Utamanya karena Undang-Undang dan aturannya sudah cukup untuk dilaksanakan. Jadi bukan hanya bajakan lagu dan film biasa, tetapi juga DVD/VCD bajakan porno,” jelas Inggrid.
Perempuan yang kerap dengan dipanggil “Inge” ini juga berharap agar para produser mau men-down grade (menurunkan) harga VCD/DVD Original agar dapat bersaing dengan bajakannya. Karena dengan penurunan harga itu, akan berimbas baik terhadap masyarakat menengah dan bawah yang kerap menjadi konsumen VCD dan DVD bajakan. “Tentunya dapat diprediksi dengan harga yang bersaing, masyarakat akan beralih ke orisinil,” tukas eks presenter salah satu televisi swasta itu.
Istri Menteri Koperasi dan UKM, Syarif Hasan ini mengaku prihatin bila penanganan pemberantasan bajakan dibiarkan bergerak dalam ruang yang lemah pengawasan. Kendati ia mengaku belum memiliki data kongkrit peningkatan jumlah anak-anak menonton film porno lewat DVD dan VCD bajakan, namun ia dapat memprediksi dengan kemudahan anak di bawah umur mengakses barang haram itu, jumlahnya di lapangan sudah cukup besar. Artinya, kemerosotan moral bangsa kian meningkat akibat mudahnya anak-anak mendapatkan VCD dan DVD porno bajakan itu.
Persoalan pendistribusian VCD/DVD bajakan di kelas bawah yang mengikat masalah nasib para pengecer yang melakukan hal itu demi memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Inggrid, komisinya secara bersama dengan komisi lainnya akan mengagendakan pertemuan agar solusi persoalan itu dapat ditemukan. jef