Tidak Ada Dualisme, PDS Hanya Dukung ESJA

Ketua DPP PDS, Denny Tewu :

Tidak Ada Dualisme, PDS Hanya Dukung ESJA

K

etua Umum PDS, Denny Tewu kepada Arta News mengatakan bahwa tidak ada dualisme ditubuh PDS. Ia menegaskan bahwa dukungan PDS secara resmi adalah untuk mendukung pasangan Effendi M Simbolon - Jumiran Abdi.  Sedangkan adanya dukungan kepada Pasangan Cagubsu Amri Tambunan - RE. Nainggolan oleh Sahat Sinaga yang saat ini menjabat sebagai Sekjen PDS, adalah bersifat pribadi, bukan garis kebijakan partai.
Denny juga mengakui, bahwa sebelumnya partainya telah bulat memberikan dukungannya kepada RE. Nainggolan jika mantan Sekda Sumut ini maju sebagai cagub. Dengan syarat, RE. Nainggolan memenuhi syarat dukungan partai.

Namun, mantan sekda sumut tersebut tidak memenuhi syarat cagubsu. Maka dukungan tersebut diberikan PDS kepada Effendi Simbolon.  "Kita mendukung jika Pak RE maju sebagai cagubsu, bukan wakil. Karena kita hanya partai kecil. Penentunya ada di PDIP," tandas Denny.
Denny juga mengaku bahwa dukungannya itu ternyata disetujui para konstituennya yaitu masyarakat pemilih berbasis Kristen. "Kita tidak mau disalahkan konstituen kita seperti di Jakarta tidak mendukung Ahok yang notabene beragama kristen. Karena tidak dapat dipungkiri, bahwa massa pendukung kami berbasis kristen. Dan kita mendukung BK - 1 bukan untuk BK - 2," tandas Denny.

Ditanyakan soal sanksi partai terhadap “balelo” nya sekjen PDS, Denny mengakui bahwa partainya belum dapat dibandingkan dengan PDI-P. Dimana sebelum Effendi dinyatakan resmi maju sebagai calon oleh PDI-P, Panda Nababan menggadang-gadang RE. Nainggolan untuk menjadi Cagub. Tetapi ketika resmi PDI-P mengumumkan calon yang didukungnya, Panda pun secara teratur menaati ketentuan partainya itu.

“Saya sekarang ini bersikap soft  (halus) lah. Karena kita partai kecil, banyak juga masalah dan tugas yang harus kami hadapi. Seperti verifikasi, serangan dari luar PDS dan lainnya. Tetapi secara resmi kami hanya memberikan satu dukungan yaitu kepada pasangan Effendi Simbolon  - Jumiran Abdi,” tandas Denny.

Ia juga mengakui bahwa ada kedekatan secara kekeluargaan antara Sahat dengan RE. Nainggolan, sehingga ia tidak bisa semena-mena memberikan sanksi. “Jadi dukungan itu sifatnya pribadi. Sekali lagi bukan garis kebijakan partai. Kita berteman dengan RE. Nainggolan. Namun, kita memutuskan karena PDS tidak ingin mengecewakan konstituen kita di sumut,” jelas Denny.

Pria yang memajang ulos (kain tenun Batak - red) di dinding kantornya ini pun, mengatakan bahwa indikasi bahwa PDS dengan memutuskan pilihan ke Effendi didukung oleh konstituen mereka, “Ya, saya sampai saat ini tidak menerima komplain dari konstituen kita. Sangat berbeda ketika kita menjatuhkan dukungan kita ketika Pilkada DKI Jakarta. Telepon dan kritik SMS terus berdatangan,” jelas Denny.

Mekanisme dukungan partai sebagai mesin pemenangan Effendi – Jumiran di sumut, Denny menjelaskan, wewenang tersebut telah diberikan kepada DPW PDS Sumut. Sejauh ini, DPP sifatnya hanya menerima laporan.

Sementara itu, Sahat Sinaga mengatakan alasannya tetap bersih kukuh mendukung RE.Nainggolan kendati bertabrakan dengan garis kebijakan partainya PDS. Bahkan ia berani menerima resiko atas putusannya tersebut.

“Saya bersahabat dengan Pak RE.Nainggolan sejak lama. Saya punya iman, bahwa persahabatan itu justru diperlukan tatkala sahabat dalam kesulitan atau tantangan. Jadi selaku sahabat saya membantu dia (RE.Nainggolan – red) dan mengajak yang lain untuk mendukung dia,” kata Sahat (Dikutip dari Analisa).

PDS telah dua kali mengalami persoalan serupa. Ketika Pilkada DKI Jakarta pun, partai berbasis kristen ini memiliki dukungan yang terpecah. Sementara DPP PDS mendukung Rijal Nurdin sebagai Cagub DKI dari Golkar, sementara PDS DPW DKI yang diketuai Sahianta mendukung pasangan Fauzi Bowo – Nachrowi Ramli bersama dengan Partai Demokrat.

Ketika disoal dualisme dukungan di pilkada merupakan strategi partai, Denny langsung cepat menyanggahnya. Dengan suara tenang ia mengatakan, “Ya beginilah, saya akui kita belum bisa dikatakan partai yang sekuat PDI – P. Adanya persoalan seperti ini kita sikapi dengan kasihlah,” tandasnya.  jef   

Kunjungan AIUO Italia

Kunjungan Gubernur AIUO Italia ke Indonesia

Kunjungan selama 3 hari tersebut mengunjungi Kantor AIUO di Indonesia, Perkampungan Betawi Setu Babakan dan pertemuan dengan President World Peace Comitte, Djuyoto Suntani.

Satu jam pun berlalu, Pesawat Philipines Air Lines tak kunjung tiba. Padahal berdasarkan jadwal kedatangannya pesawat yang membawa Gubernur Internationale Academia Umanitarian Opere (AIUO) Italia, Prof. DR. Francesco Scarciolla, seharusnya pesawat itu sudah mendarat pada pukul 13.00 WIB,  Minggu (25/3) siang itu.

Tetapi penantian kami tidak berakhir dengan kekecewaan, tepat Pukul 14.00 WIB, pesawat yang kami tunggu-tunggu pun mendarat juga di landas pacu Bandara Internasional Soekarno – Hatta,  Jakarta.
Perasaan penasaran dan khawatir pun menggelayuti pikiran kami. Terus terang saja, saya (pemred Arta News) dan DR. Ir Ricky Sitorus, MSc belum pernah bertemu secara face to face (muka dengan muka) dengan bangsawan yang bergelar Dukes of Gavatino itu. Yang kami punya hanya foto serta keterangan bahwa pria berkenegaraan Italia hanya dapat berbahasa Italia.

Tiba-tiba telepon Ricky berdering. Di seberang telepon sana terdengar suara perempuan dan berkata, “Maap pak, ini Pak Ricky ya? Pak, ini telepon dari teman bapak yang dari Italia. Selebihnya saya tidak bisa berkomunikasi karena ia tidak bisa berbahasa Inggris,” kata suara di lines seberang sana dan “klik” terputus.

Untunglah kami sudah bersama seorang penerjemah. Sebut saja Dian, perempuan ini dalam hidupnya pernah tinggal selama 10 tahun di Roma Italia. Kami pun kembali menghubungi nomor selular tersebut dan meminta Dian untuk berbicara dalam bahasa Italia. Telepon terkoneksi, dan Dian pun berbicara dalam bahasa Italia.  Ia pun memandu Francesco menuju tempat di mana kami menunggu dia.Pertemuan itu begitu semeringah. Francesco memeluk dan menciumi pipi kami.

Kendati risih tetapi kami mencoba memahami mungkin begitu cara budaya Italia menujukkan kehangatan persahabatan. Sepanjang jalan Francesco bercerita dalam bahasa Italia. Ia berbicara begitu cepat, sehingga seringkali Dian kelihatan kebingungan bagaimana memotong pembicaraan Gubernur AIUO itu,  untuk menyampaikan artinya kepada kami. Hingga sampai di mana kami mengarahkan Francesco bermalam selama berada di Jakarta.

Rencananya Francesco akan menginap di JW Marriot, Kuningan Jakarta Selatan. Namun kami mengarahkan ke Hotel Park di Jl. DI Panjaitan, Jakarta Timur. Hal itu kami lakukan mengingat, rencana Francesco yang akan kembali ke negaranya pada tanggal 27 Maret 2012, desas-desus yang kami dengar pada tanggal itu akan terjadi demonstrasi besar-besaran yang akan dilakukan mahasiswa dan buruh di depan Istana dan DPR RI, sehingga kami merubah rencan. Alasannya jika ingin berangkat ke bandara bisa melalui jalur tol ke arah Tanjung Priok - Bandara Soekarno Hatta sehingga dapat menghindari jalur yang kemungkinan akan macet total.

Di hari kedua, Francesco mendatangi kantor AIUO Indonesia di JL. Revolusi, Depok. Kantor yang dikepalai Ricky Sitorus selaku delegasi AIUO di Indonesia itu,  telah  dinotariskan oleh Kantor Notaris Negeri Sirait, SH, MH. Dalam kunjungan tersebut, Fransisco disambut dengan tari-tarian dan musik Marawis bernuansa muslim.

Gagasan Taman Hidup Kemanusiaan

Dalam kesempatan itu, Francesco sempat bercengkrama dengan para sukarelawan kemanusiaan AIUO Indonesia. Sempat disinggung gagasan Ricky untuk membuat “Taman Hidup Kemanusiaan” yaitu dengan menanam ribuan pohon di areal seluas 2.000 Ha, selain untuk memberdayakan petani juga sebagai gerakan “go green’ yang dapat mengurangi emisi karbon yang sekarang ini telah mempengaruhi suhu bahkan iklim cuaca di dunia.

”Rencananya lahan itu, akan menjadi monumen hidup dimana kita harapkan tamu-tamu dari mancanegara dapat berpartisipasi untuk menanam di areal taman itu,” jelas Ricky   

Gagasan tersebut disambut baik oleh Francesco, dan rencananya akan diusulkan ke UNO (PBB). Menurut Francesco seperti diterjemahkan oleh Dian, gagasan tersebut “brilian” dan ia akan menyampaikan hal tersebut ke UNO, kemungkinan hal menurutnya dapat berjalan di bulan Desember 2012 nanti. Karena ia harus melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan organisasi kemanusiaan dunia.

Selain itu, Francesco juga menjelaskan bahwa ia akan bekerja keras untuk memberikan bantuan apa yang diperlukan sukarelawan kemanusiaan IAUO Indonesia demi membantu bencana yang terjadi di nusantara ini. Tetapi bantuan tesebut akan diberikan dalam bentuk material bukan dana, IAUO di Indonesia ini yang sebagai perwakilan yang akan menyalurkan bantuan tersebut.

 Gelar Doktor Untuk Ricky Sitorus

Francesco dalam kesempatan itu juga memberikan gelar Doktor Honoris Kausa (HC) kepada Ricky sebagai penghargaan dari AIUO  yang mau menjadi bagian dari misi kemanusiaan dunia. “Kami menyematkan gelar doktor kepada Ricky atas misi kemanusiaannya untuk mau peduli terhadap kemanusiaan di dunia dan menjadi bagian dari kami,” kata Francesco

Selain itu, ia juga memberikan cindera mata berupa koin berharga  kepada Ricky yang dibuat sejak tahun 1928 di Italia. Sebaliknya Ricky juga memberikan cindera mata berupa ukiran kayu jati lambang IAUO yang dibuat oleh Guntur salah seorang sukarelawan IAUO – Indonesia.

Pada kesempatan itu, Francesco juga memberikan penghargaan kepada Hartini Kuntjoro yang aktif dalam bidang pengembangan obat-obatan herbal di Indonesia dan saat ini tengah membentuk Persatuan Pengobatan Ramuan Tradisional Nusantara yang terdiri dari tabib-tabib dari berbagai suku yang ada di nusantara ini. Francesco juga memberikan cindera mata sebagai ungkapan terimakasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan oleh Negeri Sirait, SH, MH dalam pembuatan akte kantor IAUO di Indonesia tersebut.

Gubernur yang memiliki hak preogatif di AIUO Internasional itu, juga memberikan penghargaan kepada saya selaku pimpinan redaksi Majalah Arta News, karena mau menjadi sukarelawan dan turut aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia lewat tulisan-tulisan kemanusiaannya. “Saya mengangkat Jeffry sebagai jurnalistik AIUO di Indonesia dan akan mempromosikannya ke Vatican, Roma,” kata Francesco terjermahkan.

Fransisco di Perkampungan Betawi        

 Selanjutnya Francesco beserta rombongan mengunjungi Perkampungan Betawi Setu Babakan, Jagakarsa di Jakarta Selatan. Kunjungan tersebut disambut baik oleh, Mantan Deputi Gubernur, Margani M Mchtar selaku pembina IQ Tour (TRIT) serta  Tokoh Betawi Drs. H. Sofyan Murthado di rumah Induk Perkampungan Betawi Setu Babakan itu. Namun karena ada tugas yang sangat penting, Margani meminta pamit terlebih dahulu.

Dalam kesempatan itu, Sofyan menyampaikan gagasannya tentang konsep mengurangi banjir yang meresahkan warga DKI Jakarta. Gagasannya yang disebut KONGUJURTA serta pengenalan pohon serba guna alias pohon nangka yang juga dapat mengatasi pemanasan global di dunia. Konsep yang telah 6 tahun direncanakan itu diserahkan Sofyan kepada Francesco sebagai perwakilan Unesco. Fransisco menjanjikan akan membahas hal tersebut di UNO.

Sofyan menyampaikan bahwa konsep pengurangan bencana banjir di Jakarta itu memang memerlukan dana yang besar untuk membangun DAM dan bendungan yang rencananya dibangun di 13 sungai di Jakarta ini. Sofyan berharap misi kemanusian AIUO ini dapat membantu Program Kongujurta lewat UNO.

“Saya meyakini bahwa hampir tidak ada ada diri manusia untuk melahirkan rasa kecintaan terhadap daerah apabila orang itu tidak memiliki pengetahuan sejarah pada daerah itu sendiri,” tandas Sofyan.

Dalam kesempatan itu, Francesco memberikan cinderta mata kepada Sofyan. Selanjutnya Sofyan juga memberikan kopiah dan sorban sebagai penghargaan dan menyematkan nama “Sofyan” yang berarti “berdamai” sebagai penghargaannya kepada Fransisco menjadi warga Betawi, sehingga namanya menjadi Francesco Paolo Scarciolla ‘Sofyan” dan Profesor dari Italia itu menerima dengan senang penghargaan yang diberikan Sofyan.

Pertemuan dengan Presiden Perdamaian Djuyoto Suntani

Pada hari berikutnya, Selasa 27 Maret beberapa jam sebelum keberangkatan Francesco, President the World Peace Comitte (WPC), DR. Djuyoto Suntani bersama Deputy Administrasi WPC sekaligus istri Djuyoto, Susianty Kawira bertemu dengan Fancesco dan Ricky di Hotel Park, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Francesco sempat memperbincangkan soal “Gong Perdamaian Dunia” untuk di tempatkan di Italia. Djuyoto menyambut maksud baik dari francesco tersebut. Dan perbincangan berlangsung hangat, Djuyoto mengajak agar Francesco dan Ricky dapat hadir dalam pembukaan kantor Perdamaian Dunia di Jepara, Jawa Tengah.

Atas nama IAUO, Francesco juga memberikan cindera mata dan gelar doktor kepada Djuyoto sebagai rasa bangga dan bahagianya bertemu dengan presiden perdamaian dunia yang pernah mecanangkan Gong Perdamaian Dunia di Ambon yang di buka Presiden RI yang dihadiri oleh orang-orang ternama duna seperti Nelson Mandela dan lainnya.

Setelah pertemuan tersebut, Francesco pun bergerak menuju Bandara Internasinal Soekarno Hatta ditemani oleh Ricky dan Atiek Warih Setawati, SPd, Dip.Cidesco. Hingga ia meninggalkan Indonesia pada pukul 17.00 WIB. Perjalanan misi kemanusiaan Francesco ke Indonesia merupakan lanjutan dari kunjungannya dari Filipina sehingga kedatangannya melalui bandara Filipina, tetapi ketika pulang ia langsung berangkat menuju Matera, Italia. ocep/jojo/jef 

  

Minuman Khas Betawi

“Bir Pletok” Disukai Orang Eropa

Kata Bir identik dengan suatu minuman yang mengandung  alkohol dan  memabukkan, setidaknya itulah persepsi yang  terbentuk dalam pikiran masyarakat  saat mendengar kata “bir”.   Tetapi jelas beda ketika  kata “bir” itu di sandingkan dengan kata “pletok”, karena bir pletok bukan minuman beralkohol.

Minuman bir pletok ini, adalah minuman khas betawi yang terbuat dari bahan rempah-rempah. Aman di komsumsi karena mengandung sari jahe, gula merah, kayu secang, kayu manis dan kapulaga. Bahan-bahan herbal yang terkandung di sini justru memiliki khasiat bagi kesehatan, khususnya untuk menurunkan kadar kolesterol, menyetabilkan gula dalam darah, pegal linu serta berfungsi untuk menghangatkan badan pada saat cuaca dingin.

“Bir” seperti yang di maksud dalam minuman ini, bukan bermakna seperti kata bir yang sudah di adopsi dari kata bahasa inggris yaitu beer. Tetapi “bir” ini, serapan dari bahasa arab yaitu “biar” yang berarti sumur. 

Menurut penjelasan Drs.H.Sofyan Murtadho, Msc ( Haji Piyan ) selaku budayawan Betawi, dahulu masyarakat Betawi yang pergi ibadah umroh ke Tanah Mekkah terdapat ritual untuk mengunjungi suatu tempat yang bernama Bir Ali (Sumur Ali), sehingga kata Bir dipakai oleh masyarakat betawi menunjuk kata “air” sejak itu.

Sementara kata “Pletok”  berasal dari kayu gabus yang dipakai untuk menutup botol pada minumnya. Karena bila minuman rempah-rempah itu dibuka tutupnya, akan mengeluarkan bunyi “pletok” yang kemudian di jadikan sebagai kosa kata dalam bahasa betawi.

Padahal sumber bunyi pletok tersebut, berasal dari tekanan gas di dalam botol. Pasalnya,  rempah-rempah yang sudah diolah menjadi minuman tersebut, ternyata menghasilkan hawa panas. Sehingga memberikan tekanan terhadap tutup botol yang terbuat dari gabus itu.

“Saat ini banyak masyarakat Betawi kurang memahami tentang sejarah dan budayanya sehingga sering salah mengartikan asal usul hasil sejarah dan budaya tersebut, salah satunya Bir Pletok ini “ Kata Haji Piyan. 

Dalam kunjungan Gubernur Academia Internasionale  Ummanitarian Opere ( AIUO ) Prof.Dr.h.c.Acc.Fransisco Paolo Scarciolla perwakilan misi kemanusiaan UNESCO dari Italia,  ke Setu Babakan Jakarta Selatan, sangat terkesan dan mengatakan, Citarasa Bir Pletok sangat baik untuk masyarakat Eropa yang beriklim dingin.

“Jika ini di jual di Negara saya ( Italia ) minuman ini pasti banyak disukai dan laku bila dipasarkan. Apakah minuman ini sudah di ekspor ke eropa?” Kata Fransisco seperti diterjemahkan oleh Dian.

Setelah pulang sampai di Italia,  Fransisco lewat komunikasi telepon maupun internet, dalam berbagai kesempatan selalu menanyakan bir pletok yang diminumnya hingga 3 gelas itu. Kepada DR. Ir. Ricky Sitorus, MSi selaku delegasi AIUO di Indonesia. Artinya, rasa bir pletok jelas memberi kesan tersendiri dirasa oleh Fransisco yang orang Eropa itu. Sehingga kenangan rasa itu seakan membuat hatinya tertambat akan  Setu Babakan, Perkampungan Budaya Betawi yang terletak di  Selatan Jakarta itu.

Ia juga menyeritakan tentang pengalaman disuguhi minuman tradisional Betawi itu kepada rekan-rekannya di Filipina dan Malaysia. Sehingga rekannya itu pun tertarik untuk mengunjungi Indonesia dan  mencicipi bir “ala” Betawi itu. Tentulah ingin menikmati sensasi rasa seperti apa yang dialami Fransisco.

Ternyata hasil budidaya kearifan lokal betawi, sanggup membuat minuman dari tumbuh-tumbuhan Indonesia dan tidak kalah rasa dibandingkan dengan minuman yang beredar di Eropa. Karena duta misi kemanusiaan internasional yang sering berkunjung ke pelbagai  Negara saja mengaku rindu untuk mencicipi kembali “bir” khas betawi. Kenapa kita tidak mencobanya?  hen/dit  

ARTA NEWS EDISI X/SEPTEMBER 2010

DARI REDAKSI

Orang Ingkar Janji Itu, Munafik !!!

Horas…!!!

Setelah tahun 1945 hingga 2010 atau 65 tahun sudah. Sebenarnya bukan waktu sebentar untuk Indonesia untuk memahami dan menerapkan dasar negara dan UUD dasarnya. Namun, seperti berulang-ulang dan terus menerus ada oknum dalam bentuk kelompok atau masif  yang ingin menyerongkan dasar negara Indonesia ke arah pengingkaran kesepakatan terhadap UUD dan Pancasila.

Padahal, agama mana pun mengajarkan bahwa orang yang sudah berjanji kemudian ingkar maka mereka disebut golongan orang munafik. Tetapi, bangsa ini seakan tidak pernah berhenti dari persoalan ideologi. Dari awal berajak tahun 1945 kemudian berputar kembali pada tahun 1950 dengan adanya Piagam Jakarta, dan berujung dekrit kembali ke UUD 45 kemudian di tahun 1999 kembali ada yang melakukan upaya untuk mengamandemen pasal 29 tentang kebebasan untuk memeluk dan beribadah menurut agama masing-masing dengan memasukkan kata sesuai Syariat (akidah salah satu agama.red) ke dalam UUD tetapi tidak disetujui.

Lalu ada kelompok maupun individu masyarakat yang menggunakan Peraturan Menteri Bersama (PMB) untuk target membatalkan pembangunan gereja. Sehingga berdirinya gereja di daerah yang mayoritas muslim menjadi kenicayaan yang teramat sulit terjadi.

Selain itu, Gus Dur pernah mengatakan bahwa adanya perizinan rumah ibadah bagi minoritas yang diatur dalam peraturan menteri sebenarnya merupakan suatu tindakkan diskriminatif yang dilakukan oleh negara, yang notabene berpaham nasionalis dan menganggap setiap WNI berlaku sama dihadapan hukum. Tetapi adanya PMB justru menjadikan peraturan sebagai aturan yang pincang dengan membedakan minor dan mayor.

Alasan demi ketertiban dan bentuk kebebasan ada batasan selalu dikedepankan ketika membahas persoalan perizinan rumah ibadah agama yang dianggap minor, tetapi sebaliknya diperlakukan sebagai warga negara kelas satu kepada mayor. Ini merupakan pemikiran sempit yang juga dilakukan oleh pemerintah dengan mengesahkan dan memberlakukan PMB. Tak jarang aksi demostrasi massa menjadi alasan, demi ketertiban. Lalu pertanyaan kemudian, bukankan eran pemerintah menjamin rasa aman kepada WN-nya tanpa membeda-bedakan. Untuk itu, Arta News tetap pada rel kebangsaan untuk mengupas tuntas persoalan ketimpangan itu.

Disisi lain, Arta News di edisi X ini juga mengangkat cerita bersambung. Cerita fiksi yang mengetengahkan duri dalam kekerabatan masyarakat Batak. Kisah seorang gadis berdarah Batak dan Jawa (sudah diadati.red) yang karena kemiskinannya terjebak dalam kerentanan hubungan pria dan wanita di club hiburan malam bernuansa Batak.

Masih banyak juga berita lainnya yang tidak kalah menarik. Untuk itu kepada pembaca budiman, pesan saya silahkan ambil waktu khusus untuk membuka lembar demi lembar majalah ini. Jangan coba membaca majalah ini sembari menyetir mobil, pasti akan berbahaya...Horas...!   

Pemred

KERABAT

Kerukunan Masyarakat Batak (KERABAT)

Batak Bagian Dari Indonesia

Jakarta, Arta News

Suku Batak adalah satu diantara ribuan suku yang ada di Indonesia. Orang Batak yang mengakui jati dirinya sebagai suku Batak maka otomatis ia mengakui bahwa dirinya adalah Warga Negara Indonesia. Kira-kira demikian pesan yang disampaikan oleh acara festival KERABAT yang akan digelar dengan melibatkan suku-suku antar budaya. Yaitu membuktikan kembali bahwa orang batak itu memang orang Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Ketua sekaligus Pendiri Kerukunan Masyarakat Batak, Dr. Henry P Panggabean SH, MS kepada Arta News, baru-baru ini.  

“Beda agama tetapi mencegah perpecahan yaitu melalui seni budaya yang akan Kerabat laksanakan. Acara itu, sudah di jalankan sejak tahun 2000,” tandas Henry.

Kerabat sangat prihatin dengan beberapa fenomena yang muncul belakangan ini, terutama menyangkut berkurangnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, Kerabat dengan pendekatannya mengajak kepada suku-suku yang ada di Indonesia untuk dalam mentransfer budayanya bagi kesatuan bangsa. Dalam kata lain, Festival budaya yang akan digelar Kerabat bertujuan untuk menghadapi gerakan-gerakan pemecah belahan persatuan bangsa.

Kuncinya, jelas Henry, pertama kita ingin pencerahan nilai-nilai budaya dan etika Pancasila untuk memelihara kesatuan dalam bingkai Bineka Tunggal Ika. Kedua, kerabat melalui kegiatannya, berperan aktif untuk memberdayakan suku-suku yang menghargai nilai budayanya atau memberdayakan Batak Karo, Toba pakpak dan lainnya untuk memotivasi etika persatuan.

“Jadi etika persatuan itu harus diikat oleh 3 hal. Pertama mengakui keberagaman agama, menerapkan demokrasi mustad. Ketiga, kerabat ingin masing masing komunitas suku disamping mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik, ke anggotanya juga untuk turut peka terhadap suku yang dekat dengan dirinya,” jelasnya.

Rencananya Festival itu akan digelar KERABAT di Taman Miniatur Indonesia Indah atau Taman Ismail Marzuki. Di TMII, dengan maksud di tempat itu, tergambar tujuan negara dalam kesatuan keberagaman suku ras dan agama dalam gambaran miniatur Indonesia.  

“Jadi kita tunjukkan ke semua bangsa, dampaknya seperti masalah HKBP. Kami beda agama, beda suku, bersatu karena adanya adat.  Acara-acara ini dibuat ada vocal group, tari dan lain lainnya” tutup Henry. lian

Rahel Siahaan Ratapi Danau Toba

Pesta Budaya Tradisional Batak TB Silalahi CENTER

Bocah 12 Tahun Ratapi Kerusakan Danau Toba

Diantara berbagai festival budaya Batak yang digelar di TB Silalahi Center. Rahel Siahaan gadis cilik berusia 12 tahun tampil sebagai pemenang lomba Mangandung (Meratap dengan nada sedih). Ratapannya tentang rusaknya lingkungan Danau Toba. Nyaris sempurna dan menawan simpatik yang menyaksikannya.

Mangandung merupakan seni ungkapan perasaan sedih terhadap sebuah kejadian. Biasanya, dilakukan oleh orang Batak pada saat acara kematian. Uniknya, budaya meratap dengan nada dan kata-kata yang sedih itu diperlombakan pada event memperkenalkan proyek pembuatan Museum Batak terbesar di Indonesia, TB. Silalahi Center menggelar event bertajuk “ Pesta Budaya Tradisional Batak TB. Silalahi Center” yang diadakan selama tiga hari, mulai Jumat 16 April hingga Minggu 18 April 2010 berlokasi di areal TB. Silalahi Center dan Kolam renang.

Dalam Festival meratap itu, tidak jarang para peserta lomba bukan lagi meratapi kematian. Tetapi meratapi keadaan lingkungan serta kehidupan sehari-hari. Sehingga menjadi sebuah elegi yang menyayat-nyayat hati.

Rahel Siahaan, anak perempuan berusia 12 tahun, kelas enam SDN 173525 Balige tampil sebagai pemenang festival mangandung itu. Kemenangan itu menimbulkan decak kagum para penonton. Pasalnya, tingkat kesulitan dalam memilih kata dan nada sehingga dapat menggugah hati penonton bukan hal yang mudah. Namun Rahel diusianya yang masih belia dapat menampilkan seni meratap Batak, nyaris sempurna. Apalagi dengan ratapannya tentang kerusakan lingkungan dan pelestarian di Danau Toba tepatnya menjadi tema yang sangat memukau dan membuat hati terenyuh orang yang mendengarnya.

Isi dalam ratapan Gadis cilik ini, memohon kepada Ompu Mula Jadi Na Bolon ( Yang Maha Kuasa. Red*) untuk menggugah umat manusia agar tidak lagi menyakiti perasaanya yang teriris-iris menyaksikan Danau Toba yang semakin rusak dan terbengkalai.

Sekelumit bait lainnya, “Ompu Namula Jadi Nabolon. Boha namaon. Nungga be maniak ate-ate. Ai disegai nasida do Tao natio i. Sugari ma Ompu…” ( Oh Tuhan Yang Maha Kuasa, Bagaimana ini semua. Telah tersayat-sayat hati ini. Karena telah dirusak dan dicemari air yang sangat bening di Danau Toba itu.Red*).

Ekspresi dan impresi Rahel serta kata-kata itu seakan menampar keras para orang dewasa yang hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan lingkungan tempat manusia dan mahkluk hidup bernaung. Justru dari ketulusan seorang anak kecil terungkap kesadaran dan kepedulian yang begitu dewasa. Karena generasi mereka ini yang kemudian akan menjadi korban kemalangan atas perusakan alam tersebut.

Wajar saja seorang Rahel menerima apresiasi tepuk tangan yang keras sekaligus mata berkaca-kaca dari para penontonnya yang simpati terhadap penampilan lugu yang membiarkan airmatanya berlinang membuat sungai kecil di pipinya itu. Arta News juga turut larut dalam ungkapan kepedihan bocah peduli lingkungan itu. Salut untuk Rahel !

Demi memeriahkan acara tersebut, juga diadakan berbagai kegiatan dan lomba bernuansa Budaya Batak lainnya, diikuti oleh empat kabupaten yaitu Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Samosir. Jenis Lomba Seni Budaya lainnya itu seperti Lomba Martumba dengan peserta pelajar tingkat Sekolah Dasar. Kemudian, Lomba Paduan Suara yang diikuti oleh pelajar tingkat SLTA sederajat, Lomba Tortor oleh pelajar SLTA dengan materi Tortor Gondang,

Acara Tortor itu meliputi beberapa bentuk tarian tortor, seperti tortor Mula mula, Somba, Hasahatan, tortor wajib dan pilihan. Adapula Lomba Marhasapi Tunggal dan Mangandung dimana peserta adalah masyarakat umum. Ditambahlagi Lomba Lari Marathon 10 K dengan peserta terdiri dari pelajar tingkat SLTP dan SLTA sederajat. Namun bukan hanya itu saja, Lomba Renang juga mewarnai kegiatan tersebut. Peserta lomba renag itu beragam dari tingkat SD hingga SLTA yang dikualifikasikan sesuai dengan tingkatannya.

Menurut Ketua Panitia Pelaksana Pesta Budaya Tradisional Batak TB. Silalahi Center, Dra. Masrina R Silalahi, latarbelakang dilaksanakannya kegiatan tersebut yaitu dari sebuah Visi dan Misi mengangkat harkat dan kualitas hidup melalui keunggulan tata nilai Budaya. Selain itu tujuan khususnya untuk menjadikan TB. Silalahi Center menjadi pusat penyimpanan, perawatan dan pelestarian Kebudayaan Batak yang dikemas dalam sebuah objek wisata yang menarik dan menyenangkan. Namun, tetap menjaga nilai yang terkandung didalamnya. serta mampu bersaing di tingkat pariwisata Nasional dan Internasional.

Sejak hari pertama hingga penghujung acara, di hadiri oleh TB. Silalahi, Sekdaprov RE. Nainggolan mewakili Gubernur Sumut, Kabag Otonomi Daerah Sumut Ir. Bangkit Tambunan, Kadis Pariwisata Sumut dan turut hadirpula Dirjen Museum Indonesia Intan Mardiana, Kepala Museum Sumut ibu Sri, Bupati Tobasa Drs Monang Sitorus SH MBa bersama istri, Bupati Humbang Hasundutan Maddin Suhombing , Bupati Tapanuli Utara Torang Lumban tobing bersama istri. Bupati Samosir Ir. Mangindar Simbolon, Kajati Kalimantan Tengah Yasman panjaitan SH, Kajari Balige Timbul Pasaribu SH, Ketua Pengadilan Negeri Balige Avrit Siahaan SH, Wakil Ketua DPRD Tobasa Rahmad Manullang, Ketua Panitia pelaksana Dra Masrina R Silalahi serta ratusan insan pelajar. (Ali Pardede)

PDS Tak Damai?

Hasil Munas PDS Dipercepat Cacat Hukum

Hasil Munas Dipercepat PDS di Manado harus batal karena dianggap cacat hukum. . Karena langgar AD/ART PDS yang sah. Sebelumnya, Dewan Pertimbangan Pusat PDS telah memberhentikan Ruyandi Hutasoit, Denny Tewu, Daniel Carol, Ferry B Regar, dan Sahat Sinaga dari jabatan fungsinya dan digantikan karateker.

Tuduhan Ketua Careteker Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) Partai Damai Sejahtera, Ir F.D.P Hutabarat (edaran yang dibagikan saat pemberhentian Ruyandi Cs oleh Deperppu PDS) bahwa selaku Ketua Umum PDS, Ruyandi Hutasohit “lain perkataan, lain perbuatannya” .Karena sang pemimpin PDS itu tetap saja tak bergeming dan tetap melaksanakan Munas II dipercepat kendati sudah dinyatakan dan dikritik habis-habisan. Kritik itu yaitu, hasil keputusan Rapimnas 05/SK/Rapimnas/II/2010 bahwa munas bukan untuk memilih Ketua Umum yang baru. Karena jika diporsikan demikian maka dianggap melanggar AD/ART PDS yang sah.

Menurut Ketua Karateker versi Deperppu, Gerry Mbatemoy, sebelumnya dewan Deperpu PDS pernah bertemu dengan Ketua Umum PDS Ruyandi Hutasoit dan mengajukan tiga hal penting yaitu; Pertama, bahwa pertemuan yang melibatkan DPW di Manado (6-8 Mei 2010) bukanlah musyawarah nasional untuk memilih Ketua Umum PDS, melainkan hanya kegiatan sosialisasi konsolidasi Nasional Internal Partai untuk membicarakan strategi ke depan persiapan Munas II PDS; Kedua, bahwa Munas II PDS seharusnya dilaksanakan pada tahun 2011. Jika dimajukan bukan dikatakan Munas Dipercepat tetapi Munas Luar Biasa dengan cara Ketua mengundurkan diri pada Munaslub tersebut; Ketiga, bahwa Munaslub terebut sepenuhnya dilaksanakan di bawah kendali Ketua Panita Pengarah dan Pelaksana yang telah terpilih dalam Rapat BPD DPP PDS tanggal 5 Maret 2010 lalu. Dan Dilaksanakan selambat-lambatnya akhir bulan Juli 2010.

Namun, apa hendak dikata, permintaan Dewan tersebut tetap tidak digubris. Kenyataannya, Ruyandi tetap saja melaksanakan Munas Dipercepat tersebut di Novotel Convention Center, Grand Kawanua, Manado pada tanggal 6-8 Mei 2010 lalu.

Ruyandi Mundur Denny dilantik

Beberapa jam sebelum pembukaan Munas Ketua Umum PDS, Ruyandi Hutasoit kepada wartawan menyatakan sikap mundur dari jabatan Ketua Umum DPP PDS dan tidak mencalonkan diri lagi sebagai kandidat Ketua Umum .Dirinya nanti akan menduduki posisi Ketua Dewan Pembina,”Kalo Demokrat punya SBY, Gerindra punya Prabowo, maka PDS punya Ruyandi Hutasoit”, katanya.

Posisi Ketua Umum akan dipegang oleh Denny Tewu, sang wakil ketua yang juga digadang-gadang menjadi pendamping SHS dalam Pilgub Sulut 2010. Hal ini menurut Ruyandi bukanlah penunjukan melainkan adalah hasil kesepakatan 33 penguruh PDS provinsi pada pertemuan sebelumnya. Yang akhirnya menetapkan Denny Tewu selaku Ketua Umum PDS hasil Munas dipercepat.

Kepada Artanews, disoal tentang bahwa munas dipercepat di Manado adalah malanggar AD/ART yang berlaku, Ketua Umum PDS versi Munas Dipercepat di Manado, Denny Tewu mengatakan, orang dapat saja beranggapan demikian. Ia juga mengutarakan bahwa bagaimana mungkin satu lembaga yang sah memiliki izin yang sama terhadap dua komponen.

“PDS yang diakui itu adalah PDS yang terdaftar di Depkum HAM dan KPU adalah di bawah kepemimpinan Ruyandi Hutasoit yang kemarin ini melakukan Munas di Manado dan saya terpilih sebagai Ketua menggantikan bapak Ruyandi,” jelas Denny.

Dijelaskan Denny, bahwa dilakukannya munas dipercepat merupakan persetujuan dari Stake Holder PDS yang formal dan prosedural yang resmi dan sah. Jika ada pihak lain yang merasa keberatan itu dianggap sebagai hak demokrasi mereka. “Saya rasa pemerintah tidak buta dan untuk hal itu ada jalur pengadilan. Silahkan menempuh jalur itu!” pungkas Denny.

Sebagai Ketua Umum yang baru hasil Munas dipercepat, Denny juga mengatakan bahwa di bawah pimpinannya kini, saatnya PDS tampil sebagai partai yang demokratis. Tidak anarkis dan gontok-gontokkan sehingga menjadi partai yang layak dipilih.

Tentang adanya pemecatan dirinya, Ruyandi, Ferry B Regar, Daniel Carol Kadang oleh Deperppu 2 hari sebelum munas Manado dilaksanakan, Denny menyatakan legitimasi dirinya dipilih oleh munas yang merupakan suara provinsi mewakili suara daerah ketimbang beberapa orang yang kumpul lalu memecar dirinya.

“Nah, yang arogan itu siapa? Tapi kita tampung aspirasi mereka biar masyarakat yang menilai kita. Siapa yang tidak benar. Sebagai pimpinan PDS yang baru, kita akan lakukan rekonsilidasi ke dalam partai dilakukan secara internal partai. Tentunya, menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi PDS. Karena Demokrasi itu cari solusi bukan cari perkara,” jelas Denny menutup pembicaraan.

Ruyandi Cs Sudah Diberhentikan

Menurut Gerry Mbatemoy selaku Ketua Umum Karateker versi Deperppu, bahwa keputusan adanya Ketua Umum hasil Munas Dipercepat adalah cacat hukum. Karena melanggar ketentuan AD/ART yang berlaku. Apa yang dilakukan Ruyandi Cs tidak lagi mematuhi ketentuan yang berlaku dan melakukan pembohongan dengan mengajak para DPW yang telah diangkat secara defenitif untuk periode 2009-2014 tanpa melalui mekanisme Muswil, dimana dalam AD/ART diatur sebagai keputusan musyawarah pada DPC. Bahkan ada isu berkembang ada pembagian Lap top dan imbalan tertentu yang mendukung munas dipercepat itu.

Selain itu, di Hotel Sultan, Jakarta pada tanggal 4 Mei 2010 lalu, Deperpu telah mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentikan sementara Anggota Dewan Pimpinan Pusat PDS dengan Nomor 002/SK. DEPERPU.PDS/IV/2010 dengan keputusan yaitu sdr Ruyandi Hutasohit selaku Ketua Umum, ML. Denny Tewu Selaku Wakil Ketua Umum, Ferry B Regar selaku sekjend, Daniel Carol Kadang selaku Bendahara Umum dan Sahat Sinaga Selaku Ketua OKK secara resmi diberhentikan sementara dari jabatannya.

Selain itu di SK yang sama Deperpu juga mengangkat pejabat Karateker yaitu Gerry Mbatemoy (Ketua Umum), Julius Lobiua (Wakil Ketua Umum), Terkelin Tarigan (sekjend), Berliando L Toruan (Bendum) dan Budiman Tangdiombo (Ketua OKK). Selanjutnya hasil keputusan itu dilaporkan ke Menkum HAM, KPU Pusat, DPW dan DPC serta kepada yang bersangkutan. Sehingga mesin partai secara legitimat dijalankan oleh karateker. “Hal tersebut dapat diartikan, munas percepatan di Manado cacat hukum karena para pelaksana sudah di non aktifkan dari tugasnya. Munas tersebut dianggap tidak memiliki legitimasi dan merupakan pembohongan publik.” Kata Gerry

“Keputusan itu, sudah final memang sedikit lambat karena dikeluarkan H – 2. Tapi, itu semua konsekuensi dari apa yang dilakukan Ruyandi kepada kami. Kita tidak digubris dan terkesan dibohongi. Padahal tetap saja ia melakukan agendanya sendiri tanpa mendengar kami (Deperpu). Sehingga sebelum hal pembohongan publik ini terjadi, kita keluarkan SK pemberhentian beliau,” jelas Gerry.

Gerry juga menjelaskan, bahwa ia tidak mau kecolongan seperti yang lalu-lalu. Sehingga sebelum Munas dipercepat itu terjadi, SK yang ditandangani oleh 10 Deperpu minus 4 orang itu segera dideklarasikan. Karena hal itu menyangkut wibawa partai. Utamanya, karena partai itu bukan dinasti kelompok tertentu sehingga jalan sendiri tanpa melihat AD/ART yang berlaku.

Sementara itu Sekjen Kareter PDS Tarkelin Tarigan mengatakan, kalau partai seperti kita ini citranya jelek dibawakan secara buruk oleh pimpinannya. Sehingga citra sang pemimpin menjadi lebih dilihat orang daripada partainya sendiri. “Selama ini lihat saja, akibat citra 4 orang ini (Ketum, Waketum, Bendum dan Sekjen) partai kita jadi jelek. Bukti mudahnya, lihat saja hasil pemilu 2009 kemarin. Itu sudah jadi bukti,” kata Kartelin.

Sehingga menurutnya, harapan untuk memperbaiki citra PDS tersebut tidak lagi di bawah kendali para pemimpin yang telah menodai PDS tersebut. Karena dengan citra pemimpin yang baru maka citra PDS itu pun akan kembali baru. Utamanya, pemimpin yang dapat menerima aspirasi konstituen PDS tersebut.

Disoal tentang DPW yang sudah didefinitifkan oleh Ruyandi, Gerry mengatakan, bahwa DPW yang tidak mengikuti keputusan Deperppu juga akan dikarateker (penjabat sementara). jef

Tak Damai Lagi,

PDS Perlu Tim Penyelamat

Partai Damai Sejahtera ternyata tidak lagi dapat memberikan citra damai. Karena di internal partai itupun perbedaan tidaklagi dapat dijalankan dengan musyarawah. Apalagi ketika gagasan percepatan Musyawarah Nasional (tanggal 6-8 Mei 2010 di Manado) terus menggelinding dan dianggap menerjang semua aturan yang masih sah (AD/ART lama) untuk ditaati semua pihak dalam PDS. Namun disisi lain, ada sebagian orang yang terus memantapkan jalannya munas dipercepat, sehingga kemudian timbullah kubu tim penyelamat PDS.

Julius Lobiua SH.MH, selaku ketua Tim Penyelamat (TP) PDS menjelaskan keberadaan mereka membentuk dan mendeklarasikan Tim Penyelamat agar eksistensi PDS berubah dari gambaran pencitraan yang selama ini terjadi. Citra PDS di mata konstituen kristen makin hari makin merosot, terbukti di pemilu tahun 2009 lalu. Suara PDS bahkan tidak mampu melampaui syarat ambang batas Parliamentary Treshold.

Konstituen pemilih PDS belakangan tidak lagi melihat figur semestinya partai pembawa aspirasi sifat moral Kekeristenan dengan dasar Al Kitab. Justru Citra Ketua Umum dan elitnya yang jauh terlihat kepermukaan sehingga sikap tidak elegan dan bermartabat dianggap jauh yang lebih dekat dengan gunjingan konstituen Kristen dibanding sisi positif yang dapat ditampilkannya. “Hal ini juga menjadi bagian kami untuk menyelamatkan PDS dari pencitraan partai Kristen yang belakangan terpuruk,” imbuhnya.

Untuk itu, kata Julius, kami menolak dengan tegas adanya Munas Percepatan yang dilakukan di Manado. Utamanya, karena munas percepatan itu melanggar AD/ART PDS yang masih sah. Masih sah maksudnya, jelas Julius, karena berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (SK Munaslub) PDS No. 002/MUNASLUB/PDS/2007 pembentukan tim Ad hoc dalam rangka penyempurnaan dan finalisasi AD/ART dan akan melaporkannya pada Munas ke II PDS yang akan digelar pada tahun 2011. Artinya belum ada pengganti AD/ART yang lama. Sehingga aturan main PDS dengan AD/RT yang lama dimana tidak ada percepatan Munas tetapi yang ada adalah MUNASLUB.

“Munaslub baru bisa dilakukan ketika Ketua Umum terlebih dahulu mengundurkan diri. Jadi bukan munas dipercepat,” kata Julius.

Untuk itu, MUNAS dipercepat (Vide Keputusan Rapimnas VII no. 04/SK/Rapimnas VII/PDS/II/2010) itu melanggar ketentuan. Apalagi perpanjangan periode kepengurusan Dewan Pertimbangan Wilayah (DPW) tanpa ada Musyawarah Wilayah yang merupakan hasil keputusan musyawarah para DPC di wilayah dimaksud, atau terjadi perpanjangan tangan DPP, semakin menambah daftar pelanggaran AD/ART oleh elit PDS (Ketum, Wakil, Sekjen dan Bendum).

“Jika hal ini tetap dilakukan oleh mereka, maka mereka secara mekanisme partai telah melanggar pasal 30 ayat 1 huruf a.1 (AD), sanksinya akan diberhentikan sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 2 huruf e (ART),” tegas Julius kepada Artanews.

Selanjutnya, kata Julius, adanya Pengusulan MUNAS dipercepat pada RAPIMNAS VII telah menyalahi prosedur berorganisasi, oleh karena sebelum diadakan RAPIMNAS, DPP menggelar Rapat BPH yang membahas pelaksanaan dan agenda RAPIMNAS, namun tentang adanya Wacana MUNAS dipercepat sama sekali tanpa dikemukakan dan atau dibahas sebagai salah satu Agenda RAPIMNAS, sehingga adanya keputusan RAPIMNAS yang memutuskan MUNAS dipercepat telah melanggar Azas Transparansi dalam berorganisasi dan berpolitik.

Aturan yang dilanggar itu adalah Pasal 20 ayat 2 (AD). Yang menyatakan bahwa unsur DPP berwenang menentukan segala kebijakan Partai tingkat Nasional sesuai dengan AD/ART. Sanksinya Pemberhentian sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 2 huruf e (ART)

Citra PDS Dipimpim Ruyandi Hutasohit

Berbagai fenomena, keluhan dan laporan hukum kian banyak menikam partai “ungu” itu dari belakang. Seringkali di luar elit yang dekat dengan Ruyandi Hutasohit hanya menerima kabar buruk dan laporan hukum saja. Hal itu dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan DPP PDS, tentang penetapan calon walikota Semarang provinsi Jawa Tengah no: 18/KEP/DPP/BPKD/II/2010 yang digandakan dengan SK Baru. Terdapat 3 buah SK terhadap 2 orang pasangan calon, sehingga akhirnya menimbulkan adanya laporan Polisi dari salah satu kandidat.

Dalam kasus ini, sebenarnya terjadi pelanggaran terhadap Pasal 5 angka 1 huruf tipe a dan b; Peraturan Partai No: 4/PP.PDS/II/2010 tentang PILKADA. Unsurnya Tahap Sepuluh, Penetapan Calon dan Pasangan. Maka sanksi akan dikenai kepada pelaku pelanggaran pasal ini akan diberhentian sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 2 huruf e (ART).

Selain itu, ada pula kasus Penerbitan SK Calon Bupati Halmahera Utara yang dikeluarkan tanpa Rapat Pleno Penetapan. Artinya, kata TP PDS, telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 5 angka 1 huruf tipe a dan b; Peraturan Partai No: 4/PP.PDS/II/2010 tentang PILKADA. Dimana dalam pasal ini tertuang aturan tentang Tahap Sembilan penetapan bakal calon oleh Tim 7 untuk menjadi calon. Sanksi sama seperti yang diatas, yakni pemberhentian sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 2 huruf c (ART) Partai.

Ditambahlagi, adapula berbagai kelalaian administrasi, terbukti hingga tanggal 18 Maret 2010 sekretaris jenderal belum menerbitkan SK Pengangkatan Korwil yang telah disahkan pada rapat BPH DPP PDS 5 Februari 2010 lalu.

Dari sebagian kasus tersebut, dituduhkan nyata-nyata bahwa telah terjadi proses yang dianggap bertentangan dengan aturan main (AD/ART) PDS yang berlaku yang dilakukan oleh Ketum dan elit didekatnya tersebut. Ditambahlagi pembiaran terhadap keberadaan SK DPP PDS no./DPP. PDS/tentang pengangkatan SC dan OC, dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Ketua SC dan OC yang terpilih didalam rapat BPH. Juga SK dimaksud sampai saat ini belum disahkan dalam rapat BPH, sehingga SK tersebut telah melanggar AD dan ART dan cacat hukum dalam penerbitannya dan terkesan dipaksakan.

Sehingga beberapa kasus pelanggaran AD/ART ditambahlagi perhatian terhadap konstiuen dan penetapan jumlah uang untuk dukungan pasangan calon pengikut PILKADA yang diterapkan oleh PDS pimpinan Ruyandi membuat citra PDS jauh terpuruk dimata konstituen.

Sehingga dikhawatirkan Munas Percepatan adalah suatu bentuk strategi, siasat untuk meneruskan dinasti pola kepemimpinan Ruyandi Hutasohit yang dinilai arogan dan tidak becus.

Sehingga pada tanggal 14 April 2010 lalu dideklarasikan Tim Penyelamat PDS dengan isinya ; Pertama, Menyatakan kepada seluruh komponen PDS untuk kembali kepada AD / ART secara murni dan konsekuen. Kedua, menyatakan menolak MUNAS dipercepat, karena bertentangan dengan amanat AD / ART Partai ; Ketiga, menyatakan AD / ART saat ini belum disahkan, dan baru disahkan pada MUNAS y.a.d., berdasarkan surat keputusan MUNASLUB Bali; Terkahir, menyatakan menjunjung tinggi putusan rapat Pengurus Harian DPP PDS tentang pengangkatan ketua SC dan OC terpilih untuk pelaksanaan MUNAS Partai..

Para deklarator TP PDS adalah Julius Lobiua SH, MH sebagai ketua, dr. Mangantar Marpaung, MS, MMKes sebagi Sekretaris dan anggotanya Hanny M. Pello, STh, Ir. Tagor Hutasoit, Budiman Tangdiombo, Dra. Berliando Lumbantoruan dan Alex Lawalata. Baren Siagian.

Mantan Bappilu PDS Martin Sabar Sirait

“Ini Karena Sikap Arogansi Pimpinan”

Sabar Martin Sirait, mantan Bapillu PDS tahun 2009 lalu ketika ditanyai Arta News mengatakan, dirinya tidak akan ingin memperkeruh suasana yang terjadi di dalam PDS. Namun, Arta news tetap mendesak karena sebelum keluar secure resmi pada bulan Januari 2010 lalu, Martin sempat dinyatakan sebagai bagian dari tim Ad hoc untuk menyempurnakan AD/ART PDS yang baru akan disahkan pada munas II pada tahun 2011 mendatang.

Pandangan Martin yang juga mengetahui seluk beluk PDS mengatakan, kejadian kisruh hingga terjadi deklarasi pembentukan kareteker dan pemberhentian terhadap Ketum berikut kepengurusannya, semata karena adanya sikap arogansi pimpinan.

“Deklarasi Kareteker yang baru dibentuk tersebut sudah berjalan dengan baik dan saya pikir itu legitimasinya sudah benar berdasarkan aturan. Sehingga nantinya perlu juga dibentuk kareteker untuk wilayah yang tidak mau menuruti ketentuan ini,” jelas Martin.

Ia juga menjelaskan, adanya kejadian kisruh antar pengurus PDS berulang-ulang merupakan sikap ketidakpuasan terhadap orang-orang yang memiliki posisi tertinggi untuk menjalankan fungsi partai. Karena mereka ini begitu arogan dan berani melanggar AD/ART PDS.

“Sebelum saya keluar pada bulan januari 2010, saya sudah merasakan adanya arogansi tersebut dan ada juga prediksi saya akan terjadi seperti ini. Karena terjadi, dimana aspirasi di dalam PDS maupun aspirasi konstituen tidak menjadi landasan utama program, melainkan ambisi pribadi yang jauh kelihatan ketimbang memikirkan aspirasi para konstituen itu,”jelasnya.

Martin juga memprediksi, kareteker ini akan terus berlanjut dan tergantung mereka dalam menyikapi dan mengambil langkah legitimasi secure hukum dan mampu meyakinkan konstituen PDS. Sedangkan tentang perbaikan citra PDS, menurut Martin, jika memang tujuan tersebut baik, serta memenangkan kebaikan dan ketulusan itu, maka dengan mudah dapat mengembalikan citra PDS di mata konstituennya tersebut. jef

Anggota DPRD DKI Jakarta asal PDS, Drs. Sahrianta Tarigan.

Munas Ditunda atau PDS Hancur

Tentang Munas percepatan PDS di Manado, Anggota DPRD DKI Jakarta asal PDS, Sahrianta Tarigan membenarkan bawah Munas percepatan tersebut dapat dikatakan melanggar AD/ART yang lama. Karena ia sendiri mengetahui bahwa untuk menyempurnakan AD/ART PDS yang lama telah dibentuk tim Ad hoc dan tim tersebut baru menyerahkan hasil penyempurnaan aturan itu pada munas tahun 2011. “Iya…, munas tersebut memang dapat dianggap melanggar aturan AD/ART,” kata Sahrianta.

Namun, selaku Ketua DPW PDS DKI Jakarta, ia juga mengakui harus menghargai keputusan DPP. Hanya saja, ia menyarankan agar Munas tersebut ditunda, karena dapat menimbulkan kehancuran di tubuh PDS. “Saya sarankan untuk ditunda, karena jika tidak ditunda ya ke laut…,” katanya “Apa pun persoalan di tubuh PDS sebaiknya diselesaikan secara internal tidak ke mana-mana. Kalau sudah kemana-mana penafsaranpun macam-macam,” tambahnya.

Seharusnya, kata Sahrianta, Munas kali ini untuk mengesahkan AD/ART dari dewan ad hoc. Disinilah menurutnya diperlukan sikap yang baik namun cepat. Diperlukan pula sikap kehati-hatian tidak main asal hantam kromo. Sehingga tidak terjadi keributan terus menerus. “Ya, kalau berantem terus bisa hancur,” imbuh pria yang dinyatakan sebagai salah satu tokoh muda pemimpin masa depan yang diberitakan salah satu media cetak harian di Jakarta.

Selain itu, guratan hitam persoalan PDS dan uang dalam Pilkada, Sahrianta mengatakan, bahwa dirinya selalu mengatakan tidak mau berurusan dengan Pilkada. Sehingga ia mengumpamakan agar menjadi Zahkeus dalam cerita Al-Kitab yaitu yang bertobat dan membagi-bagi uang rampasannya dari pajak.

Selain itu, tentang munas ia menyarankan agar di tunda saja dan meneruskan kedudukan ketum hingga tahun 2011. Karena Munas dipercepat bila harus memilih Ketua Umum akan menimbulkan kekisruhan belaka.

Sahrianta juga menyatakan, siapa pun yang terpilih menjadi Ketua Umum nantinya, ia tetap pada keputusan DPP. Walaupun jabatan tersebut jatuh kepada Denny Tewu, ia juga tidak mempermasalahankan siapa jati diri Denny. “Ya...sah-sah saja dia itukan senior saya,” imbuhnya.

Namun, pemilihan ketua umum dimaksud, kata Sekretaris Umum PS Persitara itu, dalam mekanisme yang benar. Sehingga tidak terkesan ada arogansi pimpinan. Apalagi, melanggar aturan main sendiri. Akan membuat keadaan makin kisruh. Nah, kalau Munas Percepatan diteruskan dengan agenda pemilihan Ketua Umum bagaimana? “Ya, resiko ditanggung penumpang,” imbuhnya.

Namun kendati demikian, DPW DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi ketentuan DPP. “Kita ikuti saja maunya DPP,” imbuh Sahrianta.

Perbaiki Citra PDS di DKI Jakarta

Pria kelahiran Tanjung Korawa, 9 Agustus 1962, justru memperbaiki citra PDS yang dianggap kian hari semakin buruk citranya dimata konstituen Kristen. Sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari PDS ia bersama kawan dewan lainnya memperjuangkan terwujudnya anggaran sosial untuk gereja dan beberapa lembaga kristen di DKI Jakarta, kendati baru disetujui untuk beberapa lembaga dan gereja saja.

“Kita memperjuangkan aspirasi masyarakat Kristen di Jakarta. Setidaknya ada beberapa yang sudah mendapatkan anggaran untuk APBD DKI Jakarta tahun 2010 ini,” kata Sahrianta.

Adanya perbedaan sikap antar pengurus di DPP membuat Sharianta juga menyesalkan, bahwa DPP tidak mampu menjaga sikap dan citranya di mata konstituen. Selain itu DPP juga dinilainya kurang memperhatikan azas Punish and Reward (Sanksi dan imbalan) kepada fungsionarisnya sehingga banyak yang kemudian membangkang karena kurang diperhatikan aspirasinya. Untuk itu, kembali Sharianta menyarankan agar Munas dipercepat ditiadakan atau ditunda sampai tahun 2011.

Ketua DPC PDS Jakarta Timur, Farel Silalahi.

Sementara itu, Ketua DPC Jakarta Timur, Farel Silalahi mengatakan, keberatan tidak disertakannya DPC dalam munas tersebut. Menurutnya sebaiknya DPC juga disertakan dalam memberikan aspirasinya. Karena dalam alam demokrasi hal tersebut yang semestinya dilakukan. Selain itu, mekanisme AD/ART masih berlaku yang lama sebelum yang baru disahkan dan diberlakukan. Jadi, sepantasnya DPC dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jika tidak demikian maka, dapat dikatakan PDS masih sulit untuk berdemokrasi.

“DPC sebaiknya diikutsertakan dalam munas. Sehingga hasil dalam munas dapat dibahwa dan disampaikan kepada konstituen di bawah,’ tandas Farel

Selain itu, sebelum dilakukan munas dipercepat, seharusnya PDS I mundur terlebih dahulu. Selanjutnya setelah munas 2011 disahkannya AD/ART hasil ad hoc barulah diterapkan adanya ketua dan wakil ketua umum. “Jika tidak dilakukan demikian oleh Ruyandi, maka akan terjadi gejolak,” imbuh Farel.

Ditambahkan Farel, sebelum disahkan aturan yang baru, maka ketua dapat dipilih sebagai ketua sementara. Hingga tahun 2011 dimana dilakukan munas kembali untuk mengesahkan AD/ART hasil ad hoc.

“Jadi secara organisasi pengertian munas dipercepat ini sangat sulit penjabarannya. Sehingga orang akan meraba-raba ada apa masalah dibalik semua itu,” jelas Farel.

Ia juga sependapat dengan Ketua DPW Jakarta, bahwa sebaiknya ketua umum mundur pada masa jabatannya berakhir. Dan tidak membuat skenario atau tindakan di luar ketentuan aturan. Namun, ia mengaku tetap mengikuti garis komando DPW sebagai strukur organisasi diatasnya. Apalagi, jika munas dipercepat dilakukan di Manado. Menurut Farel terlalu jauh untuk disambangi DPC DKI Jakarta. jef

Sekjen Tim Penyelamat PDS, dr. Marpaung, MS MMKes

PDS itu Bukan Milik Pribadi atau Kelompok

Masalah yang paling disoroti dr. Mangantar Marpaung, MS, MMKes, karena PDS merupakan partai dengan perwujudan demokrasi bukan azas milik kelompok atau perorangan. Pelanggaran AD/ART sebenarnya yang berimbas adanya Tim Penyelamat PDS

Adanya dominasi empat sekawan Ruyandi Cs terhadap PDS merupakan tindakan yang melanggar demokrasi atas nafas partai yang dibangun dari musyawarah anggota yang terlibat dalam mendirikan partai tersebut. Dalam rangka mengawal profesionalitas kepartaian yang taat aturan. Untuk itu tercetus Tim Penyelamat PDS. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Tim Penyelamat PDS, dr Mangantar Marpaung, MS MMKes di Jakarta, baru-baru ini.

Adanya empat sekawan (Ruyandi Hutasoit, Denny Tewu, Ferry B Regar, Daniel Carol Kadang ) dianggap sebagai pihak yang mempolitisir setiap kegiatan dan program partai demi keuntungan pribadi dan upaya penegakkan dinasti Ruyandi Cs, hal itu dianalogikan Mangatar seperti mengelola perusahaan pribadi, sehingga sah-sah saja bila melanggar aturan main (AD/ART) partai itu sendiri.

Pelanggaran AD/ART membentuk rampinas untuk melancarkan upaya Munas dipercepat demi menaikkan Denny Tewu dari jabatan Wakil Ketua menjadi Ketua Umum merupakan tindakan yang tidak berazas demokrasi. Sehingga lebih kental muatan kepentingan kelompok daripada visi dan misi PDS yang tertuang dalam AD/ART PDS itu sendiri.

Menurut Mangantar, munas dipercepat merupakan langkah maju, bila hal itu sesuai dengan AD/ART. Namun, munas yang digelar kemarin di Manado dianggap munas tidak becus karena menabrak ketentuan yang masih berlaku di PDS. Sedangkan, yang jelas diatur dalam AD/ART yang sah adalah Munaslub yaitu ketua umum mengundurkan diri karena berhalangan menjalankan fungsinya sebagai ketua umum (Sakit permanen atau meninggal dunia).

Selain itu, kata Mangantar, membuat sendiri OC dan SC dengan mengabaikan OC dan SC yang dibentuk oleh Badan Pelaksana Harian (BPH) PDS merupakan tindakan pelecehan terhadap salah satu fungsi pilar PDS. Tindakan Ruyandi CS mengambil keputusan dengan hanya melibatkan antek-anteknya dan tidak memenuhi keputusan kuorum merupakan praktik pelanggaran yang arogan.

“Jadi motif kita mendirikan tim penyelamat PDS, bukan bentuk pembangkangan. Tetapi tindakan penyelamatan dari beberapa tindakan pelanggaran AD/ART PDS. Karena yang tertinggi di PDS adalah aturan yang dituangkan dalam AD/ART yang sah. Untuk itu lah tim ini ada,” tandas Mangantar.

Menurut Mangantar, berdasarkan AD/ART memang benar siapa saja dapat menjadi ketua baik itu dari kelompok Ruyandi maupun yang lainnya. Namun, pemilihan ketua dimaksud selayaknya dilakukan berdasarkan ketentuan aturan AD/ART yang sepatutnya dijunjung tinggi oleh seluruh kader PDS termasuk ketua umum. Pelanggaran terhadap AD/ART merupakan pelanggaran terhadap hukum tertinggi yang ada di PDS. Padahal dasar partai adalah AD/ART yang sah selama belum ada yang disahkan sebagai penggantinya. Jadi melanggar AD/ART berarti melanggar hukum tertinggi partai dan tidak ada yang kebal hukum dari AD/ART partai termasuk Ketua Umum.

“Saya tidak mempermasalahkan siapa yang duduk sebagai ketua, tapi apakah mekanisme pemilihan itu sudah sesuai dengan AD/ART,” kata Mangantar.

Ditambahkannya, bahwa pelanggaran berulang-ulang terhadap AD/ART dapat diambil tindakan khusus oleh Dewan Pertimbangan Partai Pusat (Deperppu), yaitu berupa sanksi pemberhentian yang kemudian diteruskan dengan pengangkatan penjabat sementara (karateker) untuk menjalankan fungsinya.

“Hal itu sudah dilakukan, dan sebaiknya semua pihak menerima keputusan itu. Karena Deperppu tidak dengan otoriter mengambil keputusan pemberhentian itu. Semua sesuai dengan mekanisme dan punishment terhadap pelanggaran AD/ART,” jelas Mangantar.

Tim penyelamat, kata Wakil Dikrektur Medik RS Siloam ini, merupakan gerakan moral penyelamatan PDS untuk kembali ke visi dan misi semula sebagai aspirasi minoritas yang menjunjung tinggi ajaran kasih (peduli, jujur, tidak sombong, tidak pencemburu, bijaksana, tidak dendam dan tidak mau menang sendiri. Red). Sementara dasar azas berdirinya PDS tersebut banyak dilanggar oleh kepengurusan PDS ditangan Ruyandi Cs.

“Jadi kalau sudah jelas siapa Ketua Umum yang akan terpilih sebelum adanya munas yaitu Denny Tewu, ya untuk apalagi dilaksanakan munas dipercepat. Tokh..., sudah jelas siapa Ketua Umum yang akan terpilih. Ini jelas pembohongan publik,” jelas Mangantar menutup pembicaraan. jef